Outlet Senang , Registrasi Ulang Kartu Perdana Batal

Registrasi Ulang Kartu Perdana Batal

Registrasi Ulang Kartu Perdana Batal ~ Pembatalan kebijakan Registrasi Ulang Kartu Perdana dispakati pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, bertempat di ruang Aspirasi, Gedung Kementerian Sekretaris Negara Sayap Timur Lantai II.

Kesepakatan pembatalan kebijakan registrasi ulang kartu perdana terjadi setelah dilaksanakannya Rapat Pembahasan Penanganan Aspirasi dari Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) dengan pemerintah.

Kedua belah pihak saling sepakat yang intinya adalah :

  1. Gerai operator atau mitra outlet hanya membantu registrasi pelanggan, tidak melakukan registrasi dengan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik outlet;
  2. Tidak ada pembatasan jumlah nomor yang diregistrasi dalam sistem registrasi melalui outlet;
  3. Outlet bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul akibat registrasi yang dilakukan oleh outlet;
  4. Outlet wajib membuat laporan nomor-nomor yang diregistrasikan kepada operator;
  5. Apabila registrasi dilakukan terhadap lebih dari 10 (sepuluh) kartu perdana, outlet wajib melaporkannya kepada operator;
  6. Operator wajib segera memberikan lisensi kepada outlet untuk implementasi kesepakatan ini yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS);
  7. Sistem registrasi sebagaimana tersebut pada butir (6) paling lambat harus terselenggara pada tanggal 21 Juni 2018.

Kini pedagang kartu perdana bisa melakukan registrasi lebih dari 3 kartu perdana tanpa melaukan registrasi dengan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pedagang kartu perdana atau outlet tidak dikenaka kebijakan pembatasan jumlah nomor yang diregistrasi dalam sistem registrasi melalui outlet.

Baca : Butir-butir kesepakatan antara Pedagang Kartu Perdana dengan Pemerintah

Akan tetapi outlet wajib bertanggung jawab membuat laporan nomor-nomor yang diregeistrasikan kepada operator, apabila registrasi dilakukan terhada lebih dari sepuluh kartu perdana.

Mesikipun outlet membantu regsitrasi kartu pelanggan tidak menggunakan Nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan, namun outlet wajib melaporkan data nomor dan data pelaggang jika penjualan kartu lebih dari sepuluh.

Hal tersebut adalah penafsiran salah satu klausul kesepakatan antara KNCI dengan Pemerintah bahwa outlet juga memiliki kewajiban untuk melaporkan data pelanggan yang mendaftar lebih dari sepuluh nomor serta bertanggung jawab terhadap konsekuensinya.

Registrasi Ulang Kartu Perdana Batal, Outlet Senang

Registrasi Ulang Kartu Perdana Batal ~ Hampir saja seluruh outlet di Indonsia mengalami kerugian yang tidak sedikit. Jutaan kartu perdana akan terblokir karena harus menyertakan nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan untuk maksimal registrasi tiga kartu.

Mendegar kabar bahwa Registrasi Ulang Kartu Perdana Batal, seluruh outlet senang karena stok kartu yang hampir terbuang tersebut dapat digunakan lagi.

Registrasi Ulang Kartu Perdana Batal. Outlet wajib membuat laporan nomor-nomor yang diregistrasikan kepada operator

Registrasi Ulang Kartu Perdana Batal ~ Akan tetapi di balik euforia datangnya kabar bahwa Registrasi Ulang Kartu Perdana Batal tersebut outlet juga mesti memutar otak lebih keras lagi untuk mensiasati wajib lapor yang dikenakan kepada mereka jika penjualan lebih dari sepuluh kartu.

Registrasi Ulang Kartu Perdana Batal. Operator Wajib Memberikan Lisensi kepada Outlet

Registrasi Ulang Kartu Perdana Batal  ternyata dikawal dengan klausul yang meminta operator cellular memberikan lisensi kepada outlet. Lisensi nantinya akan digunakan sebagai identitas bagi outlet sendiri agar tidak terkena aturan registrasi ulang.

Lisensi Diberikan Paling lambat tanggal 21 Juni 2018

Registrasi Ulang Kartu Perdana Batal ~ Kabar gembira Registrasi Ulang Kartu Perdana Batal belum didukung dengan pembatalan pasal 11 dari Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang mengatur pembatasan satu NIK untuk registrasi tiga nomor kartu SIM.

Untuk itu semua pihak harus berjanji untuk menjaga bersama kesepakatan yang telah diraih bahwa kesepakatan Registrasi Ulang Kartu Perdana Batal harus dikawal dengan kepastian hukum bagi pedagang.

Pemerintah telah berjanji akan memberikan lisensi kepada operator sebagai bentuk pengawalan pemerintah terhadap kesepakatan (Registrasi Ulang Kartu Perdana Batal) antara pedagang dengan pemerintah.

pintuniaga

Mengupas dengan tajam untuk membangun perubahan.