KNCI : Seluruh Outlet di Nusantara Tak Akan Pilih Jokowi 2019

Ribuan pedagang kartu prabayar seluler akan bangkrut dengan diberlakukannya Pasal 11 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 dan sebaliknya perusahaan telekomunikasi raksasa akan diuntungkan. Aturan tersebut akan menggiring transaksi jual beli ke satu jalur, yakni perusahan-persahan telekomunikasi raksasa. Bisa dibayangkan, pecahan-pecahan pedagang prabayar seluler akan menjadi penonton pasif yang juga akan menjadi konsumtif, tidak ada ruang lagi bagi rakyat Indonesia mengambil lahan perdagangan di tanah airnya sendiri.

Tidak Berihak Kepada Rakyat

Seluruh Outlet di Nusantara Tak Akan Pilih Jokowi 2019Padahal, Menurut data survei APJII, Jumlah pengguna internet di Indonesia pada 1998 baru mencapai 500 ribu, tapi pada 2017 telah mencapai lebih dari 100 juta.

Pengguna internet akan terus bertambah seiring makin luasnya jangkauan layanan internet di tanah air. Makin banyaknya menara Base Transceiver Station (BTS) yang dibangun oleh para operator maupun penyedia jasa layanan seluler, pembangunan jaringan kabel fiber optik Palapa Ring akan meningkatkan layanan internet di Indonesia, terutama bagian timur. Seperti diketahui, saat ini banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dengan menggunakan bantuan jaringan internet. Pesatnya pertumbuhan ini seharunya menjadi lahan subur bagi usaha kecil menengah untuk turut berkompetisi dan merasakan nikmatnya pertumbuhan pesat usaha telekomunikasi di Indonesia.

Namun, tanpa diduga pemerintah malah memberlakukan pembatasan registrasi kartu prabayar seluler. Ini adalah bukti bahwa ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat.

 

Tuntutan Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI)

Seluruh Outlet di Nusantara Tak Akan Pilih Jokowi 2019Pemerintah dinilai menutup mata  dengan terbunuhnya usaha mikro dan kecil yang menjadi salah satu penyokong industri telekomunikasi yaitu komoditas perdagangan kartu prabayar seluler.

Kesatua Niaga Cellular Indonesia (KNCI), menuntut dicabutnya pasal 11 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017. “Hasil pertemuan dengan pemerintah, kita akan ada kembali pertemuan nantinya pada Senin (14/5) untuk memutuskan pencabutan pasal 11 dari Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang mengatur pembatasan satu NIK untuk registrasi tiga nomor kartu SIM,” ungkap Ketua Umum Kesatuan Niaga Celullar Indonesia (KNCI) Qutni Tysari usai aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu (9/5).  “Kami tegaskan agenda pembahasan di pertemuan itu adalah permintaan pencabutan Pasal 11 dari aturan registrasi,” tukasnya.

Sementara di tempat terisah, Sekretaris Jenderal KNCI, Abbas, mengatakan, dengan masih ada pembatasan 1 NIK posisi mereka kain sulit. “Seumpama saya punya 50 pieces (kartu perdana) mau registrasi pakai apa. Yang (kartu perdana) sekarang terblokir sudah banyak ditemui. Terblokir sudah, tak bisa untuk isi pulsa,” jelas Abbas.

Dia mengatakan, nasib nomor kartu perdana yang dijual pedagang seluler selama ini pasti hangus, karena terblokir total dengan kebijakan pembatasan untuk para outlet.

KNCI mengaku ‘dikerjai’ oleh pemerintah. Sebab pada awal mereka beraudiensi dengan Kominfo dan BRTI, mereka dijanjikan nomor kartu perdana yang selama ini dirawat tidak akan hangus. Namun dengan tetap adanya aturan pembatasan tersebut, dengan sendirinya kartu perdana akan hangus.

“Diblokir total, itu artinya menghanguskan. Nomor aktif enggak bisa registrasi karena enggak bisa isi pulsa. 1,5 bulan lagi hangus, siapa yang mau ganti kerugian kami,” ujarnya.

Seluruh Outlet di Nusantara Tak Akan Pilih Jokowi 2019

Pedagang seluler merasa bisnis mereka terancam dengan ketentuan pembatasan registrasi nomor operator untuk satu NIK.

Para pedagang seluler seluruh Indonesia yang tergabung dalam asosiasi Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) khawatir, pembatasan registrasi untuk pedagang bisa mematikan bisnis seluler.

Gambarannya saat ini, perilaku pengguna masih lekat dengan praktik ‘pakai buang’, demi mendapatkan bonus data maupun layanan telekomunikasi dasar seperti telepon dan SMS, atau pesan singkat.

Dengan adanya pembatasan per satu NIK, maka kini pelanggan makin terbatas untuk mengejar bonus pada paket kartu prabayar.

“Semua (pedagang seluler) resah, mereka kan menggantungkan hidup pada tren bisnis seluler ini yang sudah besar,” jelas Ketua DPP KNCI, Qutni Tisyari.

Pada orasinya, orator KNCI mengatakan ribuan pengusaha outlet kartu prabayar seluler tidak akan memilih Jokowi pada pemilu 2019. “Karena itu, sikap kami tegas, jika hari Senin Rudiantara tidak dipecat, aturan registrasi tidak direvisi, maka saat itu juga kami akan mengajak teman-teman outlet di seluruh Indonesia, untuk menjadi posko perlawanan ‘jangan pilih Jokowi’,”  Punkasnya.

pintuniaga

Mengupas dengan tajam untuk membangun perubahan.