Isi Kesepakatan Pemerintah dengan Pedagang SIM Card

Isi Kesepakatan Pemerintah dengan Pedagang SIM CardSetelah mengalami perjalanan panjang, akhirnya pedagang SIM Card yang diwakili oleh Kesatuan Niaga Seluler Indonesia (KNCI) berhasil meraih kesepakatan dengan pemerintah.

Baca juga : Tuntutan pedagang SIM Card

Tapi aturan tentang registrasi ulang SIM Card 1 NIK tidak dihapuskan, paling tidak ada jalan tengah, yaitu aturan tersebut hanya berlaku untuk masyarakat bukan untuk pedang, artinya pedang bisa melakukan registrasi kartu keempat dan seterusnya. Ini berarti badan niaga tidak terganggu.

Baca juga : Butir-butir kesepakatan Pemerintah dengan KNCI

Outlet hanya membantu registrasi pelanggan, tidak melakukan registrasi dengan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tidak ada pembatasan jumlah nomor yang diregistrasi dalam sistem registrasi melalui pedagang.

Outlet bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul akibat registrasi yang dilakukan dan wajib membuat laporan nomor-nomor yang diregistrasikan kepada operator.

Apabila registrasi dilakukan terhadap lebih dari sepuluh kartu perdana, outlet wajib melaporkannya kepada operator dan operator wajib segera memberikan lisensi kepada pedagang untuk mengimplementasikan kesepakatan ini yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama paling lambat harus terselenggara pada tanggal 21 Juni 2018.

Isi kesepakatan tersebut berarti bahwa outlet bisa mendaftarkan nomor tanpa batasan. Kesepakatan lain yang dicapai adalah outlet wajib membuat laporan nomor-nomor yang diregistrasikan kepada operator.

Dengan kata lain operator wajib memberikan lisensi kepada outlet untuk implementasi kesepakatan ini yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pedagang berharap semua yang menandatangani kesepakatan dalam pertemuan tersebut betul-betul berkomitmen untuk segera mewujudkan isi kesepakatan yang telah diraih.

pintuniaga

Mengupas dengan tajam untuk membangun perubahan.